Properti Caplok Lahan Pertanian

Frase tersebut adalah salah satu tajuk di halaman Ekonomi Bisnis, Jawa Pos, Sabtu 19 Maret 2011. Koran tersebut mengabarkan bahwa lahan di Jawa tersisa 3,5 juta hektare pada 2011 dan secara rata-rata lahan pertanian di pulau ini menyusut 150 ribu hektare per tahun. Lahan pertanian ini beralih fungsi menjadi lahan properti, baik oleh pengembang maupun masyarakat. Sebenarnya, UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah mengatur perihal pengalihan fungsi lahan pertanian. Kondisi ini akan mengancam sektor pertanian di pulau Jawa.

Secara matematis, asumsikan penyusutan ini konstan, produksi pertanian di Pulau Jawa akan terus menurun di masa yang akan datang. Sebagai lumbung pangan (padi) negara ini, penurunan produksi ini membahayakan ketahanan pangan bangsa kita. Hitung-hitungan di atas kertas, dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk Indonesia dan budaya pangan berbasis padi akan memicu impor bahan pangan ini. Kecuali gerakan diversifikasi pangan pada produk non beras berhasil, impor beras akan semakin besar di masa yang akan datang. Alhasil, untuk bisa makan saja, bangsa kita harus bergantung pada negara lain.

Rasionalitas dibalik konversi lahan pertanian menjadi properti sangatlah menonjol. Dalih bahwa nilai tambah ekonomi properti lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian khususnya pertanian pangan menjadi pendorong utama konversi ini. Logika ini seolah menjadi invisible hand yang menggerak konversi tersebut terjadi dan dianggap sah. Konversi ini toh juga menciptakan kesejahteraan yang lebih baik pada bangsa ini melalui ketersediaan papan dan sarana bisnis/perkantoran lainnya.

Sepertinya, bangsa ini sudah tenggelam dalam trade-off antara pangan dan papan. Dilemma ini memang sulit bak memakan buah simalakama. Pangan-papan adalah kebutuhan primer yang secara simultan harus terpenuhi. Keduanya harus berjalan seiring dan selaras agar kemakmuran yang lebih baik bisa tercapai.

Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi trade-off tersebut ?   Law enforcement yang bertujuan untuk melaksanakan UU tersebut di paragraf pertama harus diutamakan. Siapa pun harus menyadari pentingnya perlindungan terhadap lahan pertanian. Kalau perlu, setiap daerah mencanangkan daerah cagar pertanian dimana tanah pertanian di wilayah itu haram untuk dikonversi menjadi properti. Properti hanya bisa didirikan pada lahan-lahan tertentu yang tidak potensial untuk pertanian.  Insya Allah, law enforcement ini akan menjadi upaya kita bersama menuju kemakmuran yang lebih baik.

2 responses to this post.

  1. Posted by Enggar Puspita on Maret 31, 2011 at 10:25 pm

    pebisnis properti yang menggunakan lahan produktif untuk pertanian alangkah baik hatinya jika dapat mengganti kontribusi pangan yang dapat dihasilkan dari lahan tersebut. hehehe tp apa mungkin yaa…

    penataan kota mungkin juga berpengaruh thd pemilihan lokasi bisnis properti.

    Balas

    • mungkin saja itu. seperti konsep hutan tanaman industri. setiap penebangan pohon diikuti oleh penanaman pohon. meskipun itu tidak bisa menggantikan pohon yang ditebang secara instant.
      tata kota itu yang penting. tapi pemdanya dinilai belum mempunyai kekuatan untuk menegakkan aturan yang ada.

      Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: