Masalah TKI: Mengendalikan Supply

Sungguh suatu paradoks telah terjadi di seputar ketenagakerjaan Indonesia. Di tengah musibah hukuman mati terhadap almarhumah Ruyati (semoga dosanya diampuni oleh Allah SWT), sebuah berita di salah satu televisi swasta memberitakan perihal penggerebekan di suatu perusahaan jasa pengerah TKI. Dalam tayangan, para calon tenaga kerja yang terdiri atas kaum hawa dalam jumlah yang besar ditampung dalam suatu tempat. Penggerebekan ini menemukan calon TKI yang buta huruf dan tengah hamil. Fenomena ini menunjukkan bahwa bekerja di negeri orang masih sangat menarik apa pun risikonya.

Fakta itu mengimplikasikan bahwa hiruk pikuk komentar dari para pengamat tidak mampu membendung keinginan kuat untuk mencari rejeki di negeri. Iming-iming mendapatkan gaji yang lebih besar telah menjadi dorongan kuat untuk berangkat bekerja sebagai TKI. Ironisnya, mereka tidak berangkat dengan bekal yang memadai, baik dari sisi skill maupun pemahaman budaya negara asing. Tayangan di televisi menyiratkan bahwa mereka para TKI yang sedang dalam masalah adalah kategori masyarakat yang kurang mampu dan barangkali tidak berpendidikan memadai.

Headline surat kabar menuliskan bahwa pengiriman TKI ke Arab, khususnya, harus dihentikan. Tindakan ini sangat rasional karena negara Indonesia memegang kendali supply tenaga kerja. Secara teoretis, pengendalian supply ini memang mutlak dilakukan sebagai tindakan preventif. Namun, wacana ini harus bersifat operasional atau teknis.

Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengendalikan supply TKI ?

Pertama, penciptaan lapangan kerja baru harus dilakukan. Persoalan lapangan kerja telah menjadi masalah yang pelik meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam. Program pembangunan yang bersifat padat karya harus dikembangkan secara maksimal agar penyerapan angkatan kerja yang tidak berketrampilan (unskilled) menjadi lebih baik.

Kedua, pengembangan program pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih mudah. Meskipun program pendidikan akan memberikan dampak pada jangka panjang, pemerataan pembangunan di seluruh negeri akan menjadi tonggak awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, akses yang lebih mudah kepada warga nergara yang secara ekonomi tidak berpunya untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Kedua, pengawasan yang ketat terhadap PJTKI. Pemerintah harus melakukan tindakan pengawasan yang tegas terhadap pengusaha PJTKI. Pemerintah harus menjamin bahwa praktek penjaringan hingga pemberangkatan TKI berjalan secara legal dan bebas dari penipuan. Pemerintah harus menjamin bahwa PJTKI melakukan rekruitmen calon TKI yang menghasilkan calon yang benar-benar qualified, tidak yang buta huruf, dibawah umur, sedang hamil, dan lain-lain. Pemerintah harus menjadikan PJTKI sebagai mitra pemerintah selaku pintu gerbang bagi para calon TKI menuju ke negeri asing.

Ketiga, pembinaan potensi masyarakat desa. Potensi sumber daya manusia di pedesaan perlu mendapatkan perhatian yang baik. Program pemberdayaan masyarakat seharusnya lebih diarahkan untuk mengembangkan potensi ketrampilan masyarakat desa yang dapat menjadi jalan keluar yang baik bagi kesejahteraan ekonomi mereka. Pelatihan ketrampilan usaha di bidang pertenakan (ayam, itik, kambing, sapi) dan pertanian perlu diprioritaskan. Berbarengan dengan pelatihan ini, masyarakat dapat diberikan bantuan modal usaha sepertinya yang telah dan sedang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa dalam program mahasiswa wirausaha.

Dengan tindakan riil dan benar-benar menyentuh akar rumput, persoalan TKI ini akan berangsur-angsur terkurangi. Tidak itu saja, supply TKI akan berangsur-angsur terkendalikan. Hanya mereka calon TKI yang benar-benar berstandar kualitaslah yang akan berangkat mengadu nasib di negeri seberang.

2 responses to this post.

  1. Terkadang masyarakat kita sulit membedakan antara kasus perburuhan dg kasus pidana. Yg dialami oleh Almh. Ruyati adalah kasus pidana (meski penyebabnya bisa saja krn soal perburuhan).
    Bukan bermaksud membela pihak manapun, tp menurut BNP2TKI calon2 TKI yg bekerja di sektor informal (unskilled) mash lebih sedikit (hanya 40%) dibanding yg bekerja dg bermodalkan keahlian seperti Insinyur perminyakan, dokter, akuntan, dll.
    Hanya saja blow up media terhadap kasus memang demikian masif. Bad news is the best news. Padahal di sisi lain yg tdk diberitakan, banyak mantan2 TKI yg berhasil. Jadi juragan yg milyarder, pengusaha sukses, bahkan ada yg terpilih jd wabup di suatu daerah.

    Mudah2an proses moratorium yg digaungkan Menakertrans bs mengurangi supply TKI dg benar2 tepat. Krn penghentian pengiriman TKI yg terburu2 akan membuka lg peluang illegalisasi TKI ke luar negeri, khususnya Arab Saudi.

    sorry kl gak nyambung dg tema di atas ya Pak…^^

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: