Fatwa MUI versus Mekanisme Pasar

Papan “Solar Habis” dan antrian panjang tampak pada beberapa SPBU di wilayah Kabupaten Asahan dan sekitarnya beberapa waktu lalu.  Dan Koran setempat pun masih memberitakan perihal kelangkaan BBM ini pada beberapa hari setelah itu. Ternyata, pasokan BBM dikurangi. Sepertinya, ini masalah klasik. Pemerintah ingin mengendalikan laju subsidi BBM melalui cara pengendalian pasokan BBM.

Namun, yang mengejutkan adalah keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bahwa memberli BBM bersubsidi adalah haram untuk pemilik kendaraan roda empat.  Alasannya adalah karena subsidi itu adalah untuk orang tidak mampu sehingga orang kaya (yang diindikasikan oleh kepemilikan mobil atau kendaraan roda empat) haram (tidak boleh) menikmati subsidi tersebut. Membeli BBM bersubsidi berarti merampas hak orang miskin, menurut Fatwa tersebut.

Ada yang aneh dengan fatwa tersebut. Pertama, hukum haram sepertinya telah digeser oleh MUI dalam aplikasinya. MUI seolah mengajarkan kepada umat Islam bahwa sekarang ada hukum haram untuk sekelompok orang tertentu saja. Hukum haram harus berlaku umum, tidak pandang bulu. Misalnya, makan daging babi adalah haram baik untuk orang super kaya, orang kaya, maupun orang miskin.  Kedua, fatwa ini seolah-olah menjadikan problem kaum muslim saja. Padahal, BBM ini dikonsumsi oleh semua rakyat Indonesia sehingga “fatwa” untuk umat yang lain perlu juga. Dan, ini bukan tugas MUI untuk mengendalikan BBM melalui fatwa ini.

Fatwa ini sudah mengundang polemik di kalangan masyarakat akar rumput. Seloroh asal kena mulai memplesetkan fatwa ini sebagai tanda tidak setuju dengan fatwa ini. Orang kaya menolak jika ada orang miskin datang menawarkan barang karena takut dikira merampas hak si miskin jika membelinya dengan harga murah. Atau, suatu saat orang kaya akan menawar Rp 20.000 untuk harga barang Rp 2.000 agar tidak dikatakan merampas hak si miskin. Kelihatannya, dua seloroh itu dibuat-buat. Tapi itulah kenyataan di masyarakat.

Fatwa ini seolah menghadapi “tantangan” berat karena fatwa tersebut berhadapan langsung dengan mekanisme pasar. Kalau masih ada premium bersubsidi, invisible hand akan mengarahkan konsumen, tidak peduli miskin atau kaya, untuk membelinya. Kalau tidak, pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga saja, naikkan harga saja, sehingga subsidi bisa dihemat dan dialihkan untuk pembangunan kesejahteraan yang lebih pro rakyat miskin. Rakyat ini sudah mulai terlatih dengan skenario kenaikan harga, tanpa disadari oleh pemerintah. Rakyat ternyata masih mampu membeli bensin eceran yang sudah dijual lebih mahal dari harga resmi.

Memang, efek domino akan terjadi. Harga BBM naik, subsidi turun, inflasi naik, biaya hidup naik. Ada trade off yang mempertaruhkan popularitas pemerintah yang semakin terpuruk akhir-akhir ini. Pemerintah harus memilih: inflasi tinggi atau subsidi rendah. Ini tidak bisa diselesaikan dengan sekedar mengeluarkan fatwa MUI dengan berharap subsidi terkendali inflasi terkendali. Mekanisme pasar seharusnya diselesaikan dengan cara memahami pasar. Fatwa MUI tidak tepat dijadikan lawan mekanisme pasar.

2 responses to this post.

  1. Tidak tepat dijadikan lawan mekanisme pasar:Fatwa MUI_perlu dikaji ulang opsi mana yang lebih mengena pada psikologi seluruh jenis masyarakat dan jangan sekedar diperdebatkan yang akhrnya pilihan opsinya inflasi naik. Inilah tantangan bagi pemerintah di detik terakhir untuk mengukir sejarah sebelum pemilu lagi.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: