(Sulitnya) Menghemat Subsidi (BBM)

Subsidi BBM dilaporkan membengkak dari Rp 129,7 triliun menjadi Rp 160 triliun (atau meningkat Rp 30,3 triliun) pada APBN Perubahan 2011. Angka ini dinilai sangat fantastis sehingga pemerintah menganggap bahwa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi akan diberlakukan pada April 2012. secara gampang-gampangan, jika pembatasan ini berhasil, pemerintah akan mengalokasikan efisiensi subsidi untuk kepentingan lain yang lebih “membangun”.

Namun, rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi ini adalah rencana yang kesekian kalinya yang pernah dipaparkan oleh pemerintah. Berbagai skema telah dirancang, tapi sayangnya tidak satu pun yang diimplementasikan. Pemerintah pernah merencanakan untuk melarang mobil mewah dan mobil pribadi produksi tahun 2006 keatas untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi (premium).  Pemerintah juga pernah mencanangkan untuk menggunakan stiker dan “chips” pada kendaraan untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Jurus terakhir, pemerintah mulai menggulirkan pembatasan tersebut pada April 2012. Sayangnya, tidak satu pun rencana itu pernah dilaksanakan sehingga semua rencana tidak pernah bisa dievaluasi efektivitasnya dalam membatasi subsidi tersebut.

Rangkaian rancangan untuk mengurangi beban subsidi BBM pada APBN menunjukkan bahwa ada masalah yang pelik dalam implementasi rancangan tersebut. Barangkali, pemerintah sudah bisa mengatasi permasalahan ekonomi yang timbul sebagai dampak pembatasan ini, yakni inflasi. Namun, tekad pemerintah untuk melaksanakan pembatasan konsumsi BBM tahun depan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak terlalu mengkawatirkan kemungkinan kenaikan inflasi. Sejauh ini, prediksi inflasi pada 2012 berkisar 5,3%, suatu angka yang tidak mengguncang kondisi ekonomi makro Indonesia.  Sepintas, bisa dikatakan bahwa program pembatasan subsidi BBM tidak terlalu berdampak (buruk) pada ekonomi makro.

Lalu, apa yang mendorong ditundanya rencana pembatasan sejauh ini ? Penghambatnya bukanlah persoalan ekonomi makro. Semua orang tahu bahwa pembatasan subsidi ini adalah yang terbaik untuk memperbaiki postur APBN. Banyak pihak mungkin setuju dengan prediksi bahwa tidak akan ada kenaikan inflasi yang signifikan karena pembatasan ini. Namun, konsumen (pengguna) BBM, baik industri maupun individu, meyakini bahwa skema pembatasan ini akan mendongkrak biaya produksi atau biaya hidup. Bagaimana tidak, harga BBM non subsidi (pertamax) saat ini sekitar 1,6 kali lipat dari BBM bersubsidi (premium). Angka ini jelas-jelas adalah peningkatan yang signifikan untuk biaya produksi atau biaya hidup.

Lonjakan inflasi pada biaya produksi atau biaya hidup ini tidak bisa dikoreksi dengan persuasi apa pun. Kalau toh ada spanduk yang menyatakan bahwa BBM bersubsidi hanya untuk mereka yang berhak saja, persuasi itu tidak akan (pernah) disetujui pengguna BBM.  Imbauan-imbauan itu hanya menjadi spanduk-spanduk formalitas yang tidak dituruti oleh pengguna BBM.

Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk ‘merekayasa’ pasar agar konsumen beralih pada BBM nonn subsidi? Ada dua hal yang mungkin bisa dilakukan. Pertama, pemerintah, via Pertamina, harus ‘otoriter’ dan disiplin untuk hanya mensupplai pertamax. Tindakan ini seolah tidak memihak pada wong cilik. Namun, ini adalah tindakan yang efektif karena kalau masih ada supplai premium preferensi terhadap pertamax tidak akan maksimal. Bisa saja, pemerintah memfokuskan kebijakan supplai tunggal pertamax pada SPBU di kota-kota besar pada awalnya. Secara gradual, kebijakan ini harus diperluas pada kota-kota menengah, sampai akhirnyanya pada seluruh kota. Kedua, pemerintah harus menjamin alokasi penghematan subsidi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat umum. Sebagai kompensasi, kenaikan biaya hidup yang dihadapi oleh individul warga negara yang terdampak, pemerintah harus mengalokasikan sebagian besar saving subsidi tersebut untuk pengadaan pendidikan di berbagai jenjang dan pelayanan kesehatan yang gratis atau relatif murah. Insentif ini akan dirasakan membantu masyarakat umum dalam menekan peningkatan biaya hidup. Dan sekaligus, upaya ini akan memberikan multiplier effect pada peningkatan derajat kehidupan masyarakat, melalui pendidikan dan kesehatan.

4 responses to this post.

  1. Posted by kadafi on Januari 13, 2012 at 10:57 am

    menurut sy sih lebih efisien di tertibkan di atas thn 2005 menggunakan pertamax timbang menggunakan bbg cara yg efektif kita kerja sama dengan pihak bank untuk mewujudkan ketertiban jd tiap orang harus mempunyai kartu atm kan sekarang di pom bensin juga banyak terdapan fitur atm …dan pengendara mobil mewah harus mencantumkan jenis kendaraan di bank kan dengan demikian pihak bank juga di untungkan dengan bertambahnya nasabah dan tiap bulan bisa di audit si a menggunakan bensin sekian liter dan yg di bawah tahun 2005 juga wajib menggunakan atm agar tidak ada kecurangan untuk di audit

    Balas

    • betul, mekanisme atm bisa lebih efektif. namun, potensi black market bisa saja terjadi. saya kira saran pengamat untuk menaikkan harga premium merupakan cara efektif juga. sayangnya, logika ekonomi menaikkan harga ini tidak sejalan dengan logika politik berdalih kesejahteraan masyarakat. btw, terima kasih sudah berkomentar pada tulisan ini.

      Balas

  2. Posted by Gofur on Januari 21, 2012 at 9:03 pm

    menurut saya seharusnya pemerintah tidak hanya memberikan kebijakan saja, akan tetapi harus terjun langsung ke lapangan. kebijakan tersebut dipertanggunga jawabkan agar masyarakat merasa tidak dirugikan. suatu kebijakan alanakah baiknya bila dimulai dari yang diatas agar masyarakat umum bisa mengikutinya.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: