Tanda Pengenal Pegawai: Perspektif Ekonomi

Minggu ketiga Januari 2014 ini, para pegawai di lingkungan kampus saya melakukan pengambilan gambar tanda pengenal pegawai. Memang, keberadaan tanda pengenal pegawai yang disematkan sisi kanan baju PNS akan menjadi identitas yang penting bagi seorang pegawai saat dia mengabdi dan bekerja di tempat tugasnya. Secara umum, saya mengamati bahwa antusias para PNS dalam pembuatan tanda pengenal ini sangat besar. Bisa dikatakan semua pegawai memiliki kartu tanda pengenal saat ini.

Ada yang menarik dari sisi ekonomi dari pengadaan kartu tanda pengenal ini. Kartu ini di-bundling dengan ATM salah satu bank BUMN. Sampai level ini, sebenarnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan secara ekonomi. Setiap pegawai, terutama yang sudah melakukan aktivitas banking dengan bank BUMN tersebut, akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran dengan menggunakan ATM tersebut. Sebenarnya, kemudahan ini telah diperoleh sebelum ada program pembuatan kartu tanda pengenal ini mengingat saat ini gaji bulanan mayoritas pegawai telah ditransfer pada bank-bank yang ditunjuk.

Namun, bundling Kartu Tanda Pengenal dan ATM tidak sepenuhnya bisa diterima oleh pegawai. Pertama, bundling keduanya berisiko kehilangan ATM. Jika semua pegawai yang telah memilikinya mengenakan eblek kartu tanda pengenal tersebut selama menjalankan tugas di kantor, ATM lebih berisiko hilang karena ATM tersebut tidak tersimpan di tempat yang aman (dompet, misalnya). Tanpa sadar, Kartu Tanda Pengenal tersebut bisa ketlisut atau bahkan jatuh. Kedua, sebagian (besar) dari pegawai laki-laki yang sudah beristri mempunyai kebiasaan untuk menyerahkan ATMnya kepada istrinya. Setidaknya, ini yang saya dengar dalam perbincangan dengan beberapa pegawai selama menunggu giliran untuk difoto dan yang saya dengar dari penuturan customer service yang melayani saya untuk menggaktifasi beberapa fitur perbankan untuk saya. Tidak ada yang salah  dengan hal “serah-serahan” ATM ini (meskipun untuk orang perbankan, serah-serahan ATM ini tidak umum dilakukan). Saya melihatnya sebagai praktek budaya baik dalam berkeluarga (konon, di Jepang praktek budaya ini juga terjadi). Nah, karena Kartu Tanda Pengenal harus dibawa si pegawai selama bertugas di kantor, ATM tidak bisa “diserahkan” lagi. Hal ini bisa menjadi masalah. Terakhir, Kartu Tanda Pengenal ini diembel-embeli dengan nama bank yang menjadi issuer dari ATM ini. Ditilik dari sisi bank, pencantuman nama bank adalah hak bank yang bersangkutan. Tetapi, dilihat dari sisi penggunaan kartu, penyebutan nama ini menjadi kurang tepat (atau bahkan kurang nyaman). Tanpa disadari, ini merupakan advertisement gratis untuk bank.

Lalu, apa yang dilakukan oleh para pegawai itu? Berdasarkan pengamatan saya secara sepintas, banyak pegawai melakukan scanning halaman kartu tanda pengenalnya dan mencetak ulang diatas kertas foto. Hasilnya, kartu tanda pengenal “baru” telah diproduksi. Cara ini setidaknya efektif untuk menekan risiko hilang dan ATM bisa difungsikan seperti semula. Lebih kreatif lagi, kartu tersebut tidak saja discanning tetapi juga diedit. Nama bank issuer diganti dengan nama unit kerja tempat bekerja. Apakah tindakan ini menyalahi aturan atau menyalahi kesepakatan dengan pihak bank? Saya tidak tahu. Tetapi, saya kira ini adalah bentuk reaksi kreatif dari pegawai yang mungkin patut mendapatkan perhatian. Setidaknya, event ini memberikan pelajaran bahwa program ekonomi harus mempertimbangkan banyak hal, antara lain aspek kepraktisan, aspek perilaku pengguna (konsumen), dan aspek kemanfaatan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: